Sampah dan Tragedi Leuwigajah

25 May

Sampah adalah hal yang tidak bisa sirna dari kehidupan manusia, bahkan telah menjadi mediator perekat hubungan antara alam dengan manusia. Setiap aktifitas manusia melahirkan sampah, sistem alam selalu meresponnya dengan sempurna sesuai dengan “skenario ilahi”, dimana organisme yang satu menjadi makanan bagi organisme yang lain. Artinya persoalan sampah tidak akan menjadi masalah besar selama masih terdapat keseimbangan antara volume sampah dengan daya dukung dan potensi alam untuk meresponnya. Munculnya masalah sampah sebagai masalah lingkungan adalah ketika sistem lingkungan tidak lagi mampu menyerap dan menghancurkannya. Inilah realita yang terjadi di tempat-tempat di mana manusia berpijak, terutama di kota-kota besar seperti Bandung ini.

Siapapun pasti menyadari bahwa setiap orang merupakan beban bagi lingkungannya. Jadi adanya ledakan jumlah penduduk yang melebihi daya dukung dan daya tampung alam dapat dipastikan sebagai salah satu penyebab terbentuknya “gunungan sampah” dan terjadinya pencemaran lingkungan.

Ketika pertumbuhan penduduk terus berkembang tanpa kendali, sementara daya dukung alam sudah sampai pada titik jenuh, maka berbagai akibat ketidak seimbangan akan menimpa manusia sendiri. Salah satunya adalah masalah tumpukan sampah, baik di tempat-tempat pembuangan sementara maupun pembuangan akhir. Contoh kasus yang tidak mungkin terlupakan adalah sebuah adegan klimaks dari perjalanan seonggok sampah, yakni tragedi Leuwigajah.

Tak terlupakan, karena disamping telah menelan korban jiwa, semenjak tragedi itu pula sampah menjadi buah bibir masyarakat kota Bandung dan semakin teramat sulit untuk diurus. Trauma masyarakat telah melahirkan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung melakukan penyelesaian sementara terhadap masalah krusial ini. Akhirnya kita sering mendengar pernyataan emosional yang menggambarkan keputus asaan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah.

Tragedi itu pula yang membuat “Paris Van Java” atau ada juga yang menyebutnya sebagai kota kembang menjadi bahan olok-olokan nasional dengan sebutan “kota terkotor”. Bukan darurat sipil atau darurat militer yang pernah terjadi dan dialami masyarakat kota Bandung, tapi justru “darurat sampah”. Istilah “darurat sampah” semula terdengar janggal dan aneh di telinga kita, namun justru istilah itulah yang sebetulnya cukup mewakili situasi persampahan di kota Bandung pada waktu itu.

Dari lingkaran kejadian diatas lahirlah sebuah konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Konsep yang sepertinya baru, namun sesunguhnya lagu lama yang diaransemen kembali, karena banyak hal selain sampah yang pengelolaannya memerlukan basis masyarakat dalam bentuk kesadaran dan keterlibatan mereka secara optimal.

Namun konsep itu akan menjadi “sampah” manakala tidak didukung oleh sebuah regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebaliknya sebuah aturan, baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan daerah, juga akan menjadi “sampah” apabila aturan tersebut tidak berbasis masyarakat, apalagi kalau sebuah regulasi cenderung hanya mengakomodir kepentingan ekonomi dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: